Home / Beranda

Beranda

Akademi Pariwisata (Akpar) Muhammadiyah Aceh kini sudah memasuki usia 28 Tahun. Awal terbentuknya Akademi Pariwisata di Aceh dicetuskan pada tanggal 1-5 Februari 1987. Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi D.I. Aceh yang diketuai oleh Prof. H. Ali Hasymi, menyelenggarakan Muzakarah/Seminar yang diikuti oleh MUI se-Aceh dan MUI Pusat bertempat di Sabang khusus  membahas masalah pembangunan Sabang. Pada saat itu kehidupan Sabang mulai mengalami keterpurukan dan tidak berdaya lagi akibat dicabutnya Sabang sebagai daerah Free Port.

Melalui Muzakarah ini, mulailah tercetus sebuah ide yang dapat membantu Sabang serta kawasan lainnya di seluruh Aceh untuk memajukan daerah masing-masing di bidang pariwisata, jika dilihat dari letak geografis serta potensi wisata yang terdapat di Aceh sangat mendukung untuk memajukan provinsi ini di bidang pariwisata.

Pejabat dilingkungan Dinas Pariwisata Aceh termasuk salah seorang narasumber menyampaikan makalah dengan judul Arah Pengembangan Pariwisata Aceh Kedepan, dalam paparannya ia menyampaikan bahwa untuk mengembangkan Pariwisata di Sabang khususnya dan Aceh pada umumnya diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional, dan ini dapat diwujudkan bila Sabang memiliki lembaga pendidikan

Muzakarah yang dibuka secara resmi oleh Menparpostel Ahmad Thahir, menyimpulkan bahwa Aceh perlu mengembangkan Pariwisata Dakwah dan Aceh perlu segera mendirikan lembaga Pendidikan Dayah Wisata Dakwah Nusantara (DAYAWISDAN) di Sabang. Mengingat sudah sekian lama kesimpulan Muzakarah belum mampu diwujudkan karena keterbatasan yang dimiliki terutama  penggerak dan pengelola pendidikan pariwisata tidak mumpuni, maka Universitas Muhammadiyah Aceh yang juga dipimpin oleh Rektor Prof. H.  Ali Hasymi saat itu, memprakarsai pendirian Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh di lingkungan Muhammadiyah Aceh, guna menindaklanjuti kesimpulan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia Provinsi D.I. Aceh yang berlangsung di Sabang, sekaligus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan termasuk rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kanwil Parpostal D.I Aceh.

 

Berkat kerja keras dan semangat untuk memajukan Aceh di sektor pariwisata, pendirian Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh dapat disetujui sesuai Surat Keputusan Mendikbud R.I. No.137/D.O/1993 dan diresmikan oleh Menteri Pandidikan dan Kebudayaan R.I Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro.

Pemerintah pada dasarnya bermaksud menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan penerimaan devisa dan menambah penghasilan daerah, mencipatakan lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat serta memperkenalkan alam dan budaya bangsa.

Akhir-akhir ini perkembangan pariwisata di Aceh semakin maju dan berkembang. Terdapat 5 hal yang menyebabkan pariwisata Aceh semakin maju dan berkembang. Kelima hal tersebut adalah :

  1. Peran Pemerintah, Usaha Pariwisata dan Masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang  memberlakukan Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu Aceh memiliki Keistimewaan dalam Bidang Agama, Pendidikan, Adat Istiadat dan Aceh menyandang gelar Serambi Mekkah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan mengembangkan Wisata Syariah dan ini merupakan langkah yang tepat serta diperlukan dukungan dari semua pihak.

Demikian pula halnya usaha-usaha pariwisata semakin tumbuh dan berkembang, baik itu usaha jasa pariwisata seperti Biro Perjalanan Wisata, Usaha Sarana Pariwisata sepeti Hotel dan Restoran, serta pengusahaan ODTW seperti objek wisata budaya, relegi tsunami dan lain-lain. Dipihak masyarakat juga sudah mulai terlihat perannya baik melalui kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, POKDARWIS, dan sebagainya.

  1. Aksesibelitas dan Visa on Arraval.

Faktor kedua adalah akses ke Aceh semakin terbuka baik darat, laut maupun udara. Khusus udara saat ini telah ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Penang, dari Medan ke Sabang dan Lhoksemawe atau sebaliknya, Banda Aceh ke Simeulue, serta dibukanya jalur akses baru untuk mempermudahkan wisatawan berkunjung ke Aceh. Disamping dalam negeri sendiri seperti Garuda Indonesia, LION, Batik Air, Citilink, Air Asia serta Susi Air yang memiliki jalur khusus sebagai penerbangan perintis di Aceh.

Selain itu diberlakukannya Visa on Arrival di mana wisatawan mancanegara yang berkewajiban membayar visa bila mau berwisata ke Aceh, dapat langsung terbang ke Aceh dan setibanya di Bandara SIM dapat langsung membayar visa lewat  loket Imigrasi yang ada di Bandara SIM.

  1. Perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM, yang ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005, menjadikan salah satu butir perjanjian damai menyebutkan bahwa Aceh akan menikmati akses langsung tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara, serta berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal maupun internasional. Perjanjian ini juga mengizinkan Aceh untuk menarik investasi dan wisatawan secara langsung Ini merupakan peluang besar bagi Aceh untuk memanfaatkan kesempatan dalam memajukan pariwisata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh.
  1. Bencana Alam Gempa Bumi Dan Tsunami

Peristiwa bencana alam yaitu yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu merupakan bencana alam terdahsyat yang diawali dengan gempa bumi dan disusul dengan gelombang Tsunami. Sisi positif dari terjadinya bencana ini adalah nama Aceh kian dikenal hingga mancanegara. Tidak terpuruk terlalu lama dalam musibah ini, Aceh terus berbenah dan memperbaiki segala sektor hingga memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Aceh. Seiring berjalan waktu, banyak wisatawan maupun investor yang datang ke Aceh.

Salah satu bukti peninggalan dari bencana dahsyat ini kini telah dimanfaatkan untuk dijadikan objek wisata sejarah, seperti Museum Tsunami, PLTD Apung, Bot di atas atap rumah di Lampulo dan berbagai peninggalan tsunami lainnya termasuk aneka bangunan yang dibangun oleh NGO-NGO asing yang saat ini telah dijadikan sebagai salah satu ODTW.

  1. Kesiapan SDM bidang pariwisata

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 10 tahun 1999 tentang kepariwisataan pasal 11 menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

Dalam kaitan ini Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh siap melakukan kerjasama untuk melakukan berbagai penelitian dalam mewujudkan pengembangan pariwisata di Aceh. Terlebih saat ini  beberapa instansi pemerintah teruma Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi serta Kabupaten Kota kini mulai diisi oleh mahasiswa lulusan dari Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh termasuk di usaha-usaha pariwisata.

Dari kelima faktor di atas maka kami merasa yakin bahwa pariwisata Aceh kedepan akan semakin maju dan berkembang.

Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh yang telah dua kali memperoleh Akreditasi B memiliki visi yaitu Aceh menjadi Akademi Unggul dalam IPTEKS yang diakui  Internasional pada  tahun 2020. Untuk melaksanakan Visi tersebut telah disusun misi yang akan diemban meliputi:

  1. Melaksanakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
  2. Menerapkan manajemen akademik, sumber daya, dan mutu yang berbasis perencanaan dan Information Technology (IT) yang mengacu pada terciptanya Good University Governance (Bertatakelola Baik).
  3. Mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing global.
  4. Mengembangkan sistem pendidikan kompetensi keahlian dan soft skills yang terintegrasi dengan dunia usaha dan sektor publik.
  5. Mengembangkan kerjasama antarlembaga tingkat lokal, nasional, dan internasional.
  6. Mengembangkan rekayasa IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat.
  7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang diakui secara nasional dan internasional.

Dengan adanya Visi dan misi tersebut maka diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu :.

  1. Mengembangkan kualitas ketatakelolaan (Good University Governance) dan penjaminan mutu. Untuk meningkatkan posisi sebagai pergruan tinggi yang berstandar nasional sesuai dengan visi Akpar Muhammadiyah Aceh, maka harus diimbangi dengan kualitas ketatakeloaan pada semua area fungsional Akpar Muhammadiyah Aceh yang didasari manajemen berbasis perencanaan (management base planning) dan penjaminan mutu dengan sasaran mempertahankan dan meningkatkan mutu, daya saing lulusan, dan perluasan akses.
  2. Menyediakan infrastruktur, meliputi ketersediaan fasilitas dan peralatan utama,  rencana pengembangan sarana dan prasarana, serta laboratorium  guna meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder internal.
  3. Mewujudkan kondisi finansial Akpar Muhammadiyah Aceh yang sehat dan terencana dengan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum, dan meningkatkan sumber pendanaan di luar pendapatan dari mahasiswa.
  4. Membentuk SDM Akpar Muhammadiyah Aceh, mencakup pengembangan mahasiswa, dosen, dan karyawan yang mendukung mutu produk (sarjana, riset, dan pelayanan masyarakat) yang didukung dengan sistem Human Resource Plan and Scorecard.
  5. Mewujudkan suasana kehidupan kampus yang sejuk dan harmonis, berbasis Budaya Akademik Islami (BUDAI).
  6. Menuntaskan status hukum dan transfer aset.
  7. Meningkatkan sistem administrasi yang mengacu ke SADA, yaitu Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik menuju institusi yang  mantap dan sinergis.
  8. Meningkatan kualitas lembaga dengan Akreditasi Program Studi dan Institusi oleh BAN PT.
  9. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

 

Dengan demikian untuk tercapainya tujuan diatas maka disusunlah strategi pengembangan Akademi Pariwisata Muhammadiyah Aceh sebagai berikut:

  • Melaksanakan dan merealisasikan blueprint Tata Kelola Akpar Muhammadiyah Aceh.
  • Melengkapi ketersediaan perangkat aturan yang diperlukan dalam ketatakeloaan dan sesuai dengan budaya PTM dan budaya lokal Akpar Muhammadiyah Aceh.
  • Mengembangkan program kehidupan kampus yang berbudaya akademik Islami (BUDAI).
  • Menyusun perencanaan sumber daya manusia handal.